DPRD Jabar akan Perjuangkan Nasib Guru Honorer

DPRD Jabar akan Perjuangkan Nasib Guru Honorer

DPRD Jabar akan Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Maraknya aksi guru hanorer yang memperjuangkan nasib mereka terkait status

dan honor yang diterima di beberapa daerah tidak sesuai dengan standar upah minum regional (UMR).

Menyikapi hal itu, Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) akan terus memerjuangkan nasib para guru honorer dan pekerja tidak tetap lainnya, terutama pada sektor sosial salah satunya tenaga kesehatan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Komisi V Maman Abdurachman, Rabu (19/9/2018).

Politisi PAN ini menjelaskan, pada prinsipnya kita sedang memerjuangkan mereka,

kan melalui jalur-jalur aparat sipil negara (ASN). “Kemudian kita juga sedang berjuang di legislatif menetapkan Undang-Undang (UU) Tenaga ASN dan tenaga honorer,” tutur legislator daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini saat dihubungi media melalui sambungan telepon.

Menurutnya, saat ini DPRD Jabar tengah menggodok UU ASN. Nantinya, dalam UU ini tidak ada perbedaan antara pekerja honorer dan ASN.

“Artinya begini, mereka dianggap satu golongan cuman mereka nantinya tidak dapat pensiun bedanya hanya di situ, ini yang sedang kita perjuangan,” tegas Maman.

Saat ini, kata dia, hal yang kerap dikeluhkan masalah intensif guru honorer

itu muncul karena belum ada payung hukum yang menaungi terkait upah bagi para guru honorer. Sehingga, inilah yang kini tengah diperjuangkan Komisi V DPRD Jabar.

Ditambahkannya, terkait upah ini kan tidak ada yang mengatur. Yang ada mengatur adalah jumlah mengajarnya dikalikan dia mengajar kan begitu. Insentifnya seperti itu, kita sedang perjuangkan itu melalui UU karena itu harus berpayung hukum. Tanpa itu, kita tidak bisa perjuangkan.

Ia mengungkapkan, saat ini prosesnya sudah sampai di legislatif nasional terkait UU yang diperjuangkan, yaitu ASN dan tenaga-tenaga di luar ASN.

 

Baca Juga :