Pemprov DKI Gelar MoU Pendidikan Ritel SMK

Pemprov DKI Gelar MoU Pendidikan Ritel SMK

Pemprov DKI Gelar MoU Pendidikan Ritel SMK

Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

melakukan penanda tanganan memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dalam penyelengaraan di bidang pendidikan bisnis usaha satu atau lebih dari dua aktivitas untuk menambah nilai produk atau usaha bagi keluarga maupun pribadi (ritel). Penyelenggaraa pendidikan ritel antara Pemprov DKI dengan PT Sumber Alfaria Trijaya dan PT Midi Utama Indonesia.

Hal ini diperuntukan untuk kalangan para pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) ditandatangani melalui MoU oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Bowo Irianto dengan Tri Wasono Sunu selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sumber Alfaria Trijaya dan PT Midi Utama Indonesia.

Program penyelenggaraan pendidikan ritel 2018 telah ada penambahan 13 SMK yang sudah mengikuti, antara lain SMKN 48, SMKN 3, SMKN 8, dan SMKN 6, SMKN 20, dan SMKN 17, SMKN 10, SMKN 22, SMKN 42, SMKN 45, SMKN 19, SMKN 13, dan SMKN 12.

“Semoga kerja sama ini akan membuka peluang usaha untuk menambah lapangan pekerjaan,”

kata Anies kepada awak media di Gedung Balaikota, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Menurutnya, kerja sama dalam penyelengaraan pendidikan ritel sebagai peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

“Sebagai kerja sama yang sangat penting dan diharapkan kedepanya akan menjadi suatu bagian solusi membuka dan menambah peluang pekerjaan bagi para pelajar usai menamatkan pendidikan. Penyediaan lapangan pekerjaan yang tersedia di Jakarta tidak seimbang dengan permintaan akan tidak ada titik temu yang ada dan tidak akan saling berhubungan, serta akan menimbulkan kepincangan satu sama lain dan terjadi jurang (gap) bagi para pelajar mengalami pengangguran (unemploymend),” tutur dia. Walaupun penganguran usai pendidikan dalam sementara waktu semuanya akan masuk dan terdata dan adanya kerja sama dalam penyelengaraan pendidikan akan memperkecil suatu penganguran.

“Selesai masalah pendidikan SMK, tidak ada yang namanya pengangguran dan juga sementara waktu

untuk menganggur dan adanya hubungan pihak sekolah dengan pemerintah, sehingga adanya hubungan langsung dengan lapangan pekerjaan akan menciptakan keuntungan bagi semua pihak” terangnya.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/