Sikapi Aksi Demo, Pemkab Bekasi Lakukan Pendataan dan Validasi Guru Honorer

Sikapi Aksi Demo, Pemkab Bekasi Lakukan Pendataan dan Validasi Guru Honorer

Sikapi Aksi Demo, Pemkab Bekasi Lakukan Pendataan dan Validasi Guru Honorer

Aksi demo ribuan guru honorer di Kompleks Pemkab Bekasi yang telah

dilakukan selama dua hari (24-25 September 2018), saat ini Rabu (26/9/2018) akhirnya berhenti. Hal itu, setelah DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kesepakatan dengan para pendemo untuk ikut memperjuangkan tuntutan para guru honorer dalam meningkatkan kesejahteraan dan dikeluarkannya SK Bupati.

Kesepakatan untuk ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer tersebut dilakukan DPRD Kabupaten Bekasi saat berlangsungnya aksi demo. Dalam kesepakatan itu, DPRD Kabupaten Bekasi yang diwakili lima anggotanya ikut berorasi dan meminta para guru untuk merubah aksi demonya dengan tidak melakukan proses mengajar selama seminggu, hingga Bupati Bekasi menerima dan mengakomodir tuntutan para guru honorer.

Sementara untuk mencari solusi aksi demo, Pemkab Bekasi mulai hari ini, Rabu

(26/9/2018) akan menerjunkan tim monitoring kesejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. Tim monitoring ini, akan disebar untuk melakukan pendataan dan validasi terhadap para guru honorer yang tersebar diseluruh sekolah.

Hal ini dilakukan Pemkab Bekasi untuk menindaklanjuti dan menyikapi tuntutan ribuan guru honorer yang melakukan aksi demo di Kompleks Pemkab Bekasi pada Senin dan Selasa kemarin. Pendataan dan validasi yang dilakukan itu, demi memberikan solusi bagi ribuan guru honorer di Kabupaten Bekasi.

Demikian diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol

Kabupaten Bekasi Edward Sutarman kepada Reaksi, Rabu (26/9/2018).

Menurut Edward, dilakukannya survei dan pendataan tersebut setelah adanya surat perintah dari Bupati Bekasi No 800/3541-BKPPD/2018 tertanggal 25 September 2018.

“Mulai hari ini, kita akan melakukan pendataan dan survei ke sekolah negeri yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan itu atas perintah ibu bupati,” ujar Edward.

Ia menambahkan, berdasarkan surat perintah tersebut, Bupati Bekasi meminta tim monitoring melakukan empat item kegiatan. Dan hasil kegiatan tim monitoring tersebut, akan diserahkan langsung hasilnya kepada bupati.

Empat tugas tim monitoring itu, adalah melakukan proses survei dan pendataan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS yang bekerja pada sekolah negeri di lingkungan Pemkab Bekasi, proses survei dan pendataan dilakukan selama dua hari, yakni mulai 26 September hingga 29 September 2018.

 

Sumber :

https://www.belajarbahasainggrisku.id/